Tiga Orang Gangguan Jiwa Di RSJ Provinsi Jabar Gunakan Hak Pilih

Petugas TPS 37 Desa Jambudipa mendatangi RSJ Provinsi Jabar, untuk menemui pasien yang berhak melakukan pemilihan. (Foto: Bagja)

E-media, Bandung – Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, menggelar pemungutan suara dalam Pemilu 2019, di Jalan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (17/4/2019).

Pemungutan suara di bantu oleh petugas TPS terdekat, yakni petugas TPS 37, Desa Jambudipa yang datang langsung ke rumah sakit tersebut. Pemungutan dilakukan sekira pukul 11.30 WIB.

Dalam kegiatan ini, hanya ada tiga orang pasien gangguan jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Mereka termasuk pasien yang kondisi kejiwaannya dinyatakan kondisi baik dan masa pemulihan.

“Ada dua tipe pasien kita disini, pertama pasien intensif, yang baru datang ada yang diem, ada yang ngamuk-ngamuk ada yang mau diri bahkan, kedua pasien yang rawat tenang. Nah disini yang menentukan oleh Dokter penanggungjawab pasien atau DPJP, merekalah yang menentukan kondisi pasien,” kata PLT Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, dr Riza Putra, Spj.

Riza mengatakan para pasien pun mendapatkan sosialisasi sebelum pencoblosan hari ini. Sosialisasi dilakukan oleh KPU kepada para pasien.

“Sudah dilakukan sosialisasi kemarin ini, karena takutnya mereka lupa tata cara melakukannya (pemilihannya),” ucapnya.

RSJ Provinsi Jabar, bukan hanya sekali turut menggelar pemilu ini. Riza mengatakan beberapa tahun kebelakang pun turut pernah dilakukan pemungutan suara.

“Dari dulu-dulu juga sudah pernah kita lakukan pemungutan suara ini,” terang dia.

Di wawancarai terpisah, Kepala Perawatan RSJ Provinsi Jabar Nining Meriam mengatakan, jumlah total pasien di RSJ Jabar ada 111 orang.

“Adapun yang dapat hak pilih dan mebggubakannya ada tiga orang satu perempuan dan dua orang laki-laki,” kata Nining di waktu yang sama.

Pasien lainnya yakni merupakan anak di bawah umur sebanyak sembilan orang dan 30 lainnya masih dalam penanganan intensif.

Sementara itu, pasien lainnya yang tidak menggunakan hak pilih diantaranya tersandung masalah administrasi.

“Mereka mau memikih tapi tidak memiliki KTP. Untuk ini datanya saya kurang hafal yah,” ucapnya.

Nining mengatakan sebelum dilakukan pencoblosan, ada assement yang dialkukan oleh dokter kepada para pasien. Hasil assement ini yang menentukan siapa yang dinyatakan dapat menggunakan hak pilihnya.

“Ada tesnya ada assement yang dilakukan oleh dokter psikiater, apakah sudah boleh atau tidaknya (memilih),” katanya.

Untuk jumlah pegawai yang turut memilih dalam Pemilu ini, Nining mengatakan ada 11 orang. Mereka terdiri dari delapan orang pegawai dan tiga konselor atau pembimbing para pengguna narkoba.

“Untuk pasien rehabilitasi itu ada lima orang, tiga orang di bawah umur dan dua lainnya tidak memiliki KTP, jadi tidak dapat memilih,” kata dia. (e-media/Bagja)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *