Orang Tua Siswa SMKN 9 Bandung Keluhkan DSP

Ilustrasi.net

E-media, Bandung – Pungutan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) oleh pihak SMKN 9 Kota Bandung, dirasakan oleh seluruh orang tua siswa sangat memberat.

Hal tersebut terungkapkan dari beberapa orang tua siswa yang ditemui selepas menghadiri undangan rapat dari pihak sekolah yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.10, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Selasa (4/8/2020).

“Hari selasa ( tanggal 28 juli 2020), kami selaku orang tua siswa SMKN 9 Bandung diundang rapat oleh pihak sekolah. Poin yang kami dapat dan garis bawahi dari rapat tersebut, ternyata banyak hal yang dirasakan sangat memberatkan kami sebagai orang tua,” kata mereka.

SPP gratis yang beberapa waktu lalu di-pergubkan, ternyata hanya sebagian saja yang ditanggung oleh pemerintah yaitu Rp. 160.000 perbulan untuk setiap siswa). SPP yang ditarik oleh sekolah sekolah biasanya sebesar Rp. 400.000 perbulan setiap siswa.

Pihak sekolah, lanjut mereka, berdalih hanya bisa mensubsidi sebagian, karena program yang akan dijalankan oleh sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lebih Rp. 12.000.000.000, sementara sekolah hanya bisa mencover sebesar Rp. 5.000.000.000 dari dana BOS dan BOPD (bantuan operasional pemerintah daerah), sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar + 7.000.000.000.

Akhirnya kekurangan tersebut dibebankan kepada siswa dalam bentuk DSP. Dengan 3 pilihan besaran DSP per siswa, adalah Rp. 3.200.000, Rp. 3.000.000 dan Rp. 2.800.000.

“DSP tersebut harus dilunasi dalam waktu 6 bulan (Juli-Desember) dan berlaku untuk semua siswa (kelas X, XI dan XII). Buat kami yang kebetulan anaknya sudah memasuki tahun ke-2 (kelas XI) tentu sangat keberatan, karena DSP biasanya hanya dibebankan kepada siswa baru (satu kali selama menempuh pendidikan 3 tahun),” kata para orang tua.

Jika saja orang tua mengambil nilai DSP terkecilpun, menurut mereka, maka perbulan harus membayarkan sebesar Rp. 466.000 perbulan. Sementara itu SPP pun harus dibayarkan orang tua.

Hal lain, berdalih Permendikbud No. 75/2016, bahwa Komite Sekolah boleh melibatkan Wali Murid untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan dalam bentuk sumbangan. “Buat kami, ketika sudah ditentukan besaran nilainya dan diwajibkan membayar, tentu ini sudah menjadi pungutan. Dan tidak dapat dibenarkan menurut peraturan tersebut,” kata mereka.

Berbeda dengan sekolah lain (SMAN & SMKN), mereka sudah membebaskan dari iuran bulanan (SPP). “Buat kami, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk SPP gratis, ya gratis”.

Adapun masalah sekolah punya rencana besar untuk pengembangan, menurut para orang tua siswa SMKN 9 Bandung, itu adalah tanggung jawab pemerintah. “Rencana boleh, tapi tidak besar pasak daripada tiang..” (Abah Dolken/e-media)

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *