Membangun Soliditas di Dalam Dinamika Internal Polri [1]

Oleh: Brigjen Pol Dr Bambang Usadi, MM.

 

Presiden Joko Widodo, pada momentum pelantikan Kapolri baru memberikan amanat khusus untuk melakukan agenda penguatan soliditas dan menjaga kekompakan, reformasi birokrasi Polri yang konkrit, pelayanan sederhana dan tidak berbelit, kepastian hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan berbasis kebhinekaan dan persatuan, serta menangkal ancaman terorisme.

Tak dapat dipungkiri, upaya penguatan soliditas personel yang merupakan bagian dari konsolidasi internal dalam tubuh organisasi Polri, merupakan sebuah tantangan nyata dalam membangun kehidupan organisasi Polri yang lebih efektif. Hal ini mengingat soliditas memegang peran kunci bagi sinergitas antar personel dalam menjalankan semua agenda organisasi Polri, yang pada akhirnya akan berbuah pada pencapaian kinerja secara optimal, sebagaimana yang diharapkan bersama.

Bagi organisasi secara umum, dan khususnya Polri, soliditas senantiasa berhadapan dengan persoalan dinamika internal organisasi, yang dipicu keberagaman cara pandang, perbedaan kepentingan, keinginan yang tidak sama, ditambah lagi dengan fakta sulitnya menerima perbedaan, kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap terjadinya arus perubahan dan sistem baru, ambisi untuk menonjolkan diri, ketidakmampuan menerima kelebihan orang lain dan tumbuhnya perasaan saling tidak percaya di antara sesama anggota Polri.

Upaya membangun soliditas di internal Polri, paling tidak membutuhkan tumbuhkembangnya semangat kebersamaan dan kerjasama di antara seluruh personel Polri, dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, serta dalam memenuhi proyeksi visi Kapolri, dengan mengupayakan terwujudnya profesionalitas Polri yang modern dan terpercaya.

Terwujudnya soliditas tidak dapat dihindari mensyaratkan secara mutlak adanya sikap saling mempercayai, semakin menguatnya ikatan batin di antara personel, serta semangat dan keinginan yang besar untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan kepada institusi.

Namun demikian, dalam tataran kebijakan praktis, seringkali dirasakan tidak mudah dalam implementasinya. Dibutuhkan peran organisasi yang mampu mengakomodasi seoptimal mungkin beragamnya kebutuhan, keinginan dan ekspektasi seluruh anggota Polri.

Setidaknya dibutuhkan realisasi kebijakan-kebijakan yang secara internal yang menjadi keresahan bersama (command sense), berkeadilan (fairness) dan memiliki dampak keberlanjutan (sustainable). Transparansi dan akuntabilitas kebijakan atau kinerja menjadi tuntutan, pembenahan dalam ruang lingkup rekruitmen, diklat, pembinaan karier dan seleksi jabatan harus menjadi prioritas.

Sehingga ke depan, diharapkan anggota Polri dan para pejabat di internal Polri terpilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak dan profesionalitasnya melalui proses seleksi, pembinaan dan penempatan yang fair, kompetitif dan terbuka.

Revitalisasi doktrin jiwa korsa dalam perspektif positif, jalinan hubungan yang harmonis, dengan pedekatan yang lebih egaliter dan kekeluargaan, serta tumbuhnya kepedulian atasan terhadap bawahan dan sebaliknya, akan turut serta berperan dalam upaya membangun ikatan batin yang kuat antar personel Polri menuju organisasi yang lebih solid.

Selebihnya, ruang ekspresi yang lebih luas dan kepemimpinan yang lebih demokratis, dengan tetap disertai budaya disiplin tinggi dan penerapan reward and punishment yang konsisten dan tidak pandang bulu, akan menjamin partisipasi yang lebih aktif dalam upaya menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi organisasi Polri.

Sementara, proyeksi terwujudnya efektivitas soliditas kinerja secara individual dan institusional Polri, menuntut sebuah upaya membangun pencapaian tujuan bersama dalam berbagai keberagaman dan perbedaan, yang berorientasi menghadapi tantangan secara kolektif dan tersistem, didukung peran dan koordinasi yang jelas dalam roda organisasi, memastikan adanya keterlibatan aktif semua personel, terbangunnya komunikasi yang jauh lebih baik, dan yang tidak kalah penting adalah peran kepemimpinan yang handal dan akomodatif.

Menyinggung efektivitas kepemimpinan dalam penguatan soliditas, kepemimpinan yang mampu menumbuhkan semangat dalam mengatasi tantangan rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, diharapkan mampu menggerakkan loyalitas personel Polri di setiap level kepemimpinan, ke arah upaya bersama membangun citra positif Polri, karena juga menyangkut kepentingan perbaikan citra profesi, wibawa, kehormatan, nama baik, kedudukan sosial personel secara pribadi dan menyeluruh di mata masyarakat.

Kontribusi formulasi visi Kapolri baru yang ditindaklanjuti melalui implementasi berbagai program secara nyata, dalam mewujudkan profesionalitas Polri yang modern dan terpercaya, dituntut harus sanggup mengakomodasi secara menyeluruh intensi personel Polri terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Polri secara institusional dan personal, yang akan turut berperan menumbuh-suburkan semangat penyatuan personel Polri dalam upaya pencapaian tujuan bersama, termasuk kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan dinamika organisasi.

Peran dan koordinasi yang semakin diperjelas melalui perumusan dan penerbitan Perkap, dapat menjadi instrumen efektif yang mampu menghindarkan terjadinya tumpang-tindihnya tugas, tanggung jawab dan kewenangan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan ataupun penggunaan kewenangan secara berlebihan, yang pada akhirnya mampu menghindari terjadinya konflik kepentingan yang berujung timbulnya potensi disharmoni antar personel.

Pada aspek lain, partisipasi aktif personel dengan didukung upaya komunikasi yang jauh lebih baik antar personel, atasan dengan bawahan dan sebaliknya, akan mampu menciptakan kesamaan pemahaman, harmonisasi, serta semangat saling mengisi dan saling melengkapi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Dimana peran kepemimpinan yang handal turut berkontribusi positif terhadap arah pencapaian kinerja dan solidnya roda organisasi, baik secara mikro maupun secara makro.

Pemimpin handal dituntut mampu berperan efektif dalam memberikan direksi, melakukan koordinasi, konsolidasi dan supervisi, sekaligus mengambil posisi sebagai suri tauladan bagi bawahannya.

Dalam konteks ini, terlihat jelas pentingnya peran top level management yang diwarnai dengan kehadiran Kapolri baru, yang telah mencanangkan beberapa program prioritas menyangkut reformasi internal Polri, pelayanan publik, penanggulangan terorisme dan perilaku intoleran, profesionalitas Polri yang unggul, kesejahteraan personel, tata kelola dan anggaran, optimalisasi Polmas, penguatan harkamtibmas, kinerja penegakan hukum, penguatan pengawasan dan Quick Wins Polri.

Pada akhirnya, soliditas di internal Polri sangat bergantung dari komitmen seluruh insan Bhayangkara yang sungguh-sungguh mencintai Polri, dan menghendaki Polri senantiasa dicintai masyarakat.

Karenanya dituntut untuk wajib mengkedepankan sikap kedewasaan dalam berorganisasi, menghindari berkembangnya sikap dan tindakan kontraproduktif yang pada akhirnya justru merugikan Polri sendiri, mengutamakan dan menjunjung tinggi hierarki kepemimpinan secara legowo siapapun pemimpinnya, menghindari sikap dan tindakan yang mempertontonkan arogansi senioritas, serta hanya berorientasi untuk kemajuan dan kebaikan organisasi Polri pada masa mendatang di atas kepentingan pribadi.

 

  • penulis adalah Karo Bankum Divkum Polri

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *